Pemilu; Membuat
Pilu, dari Dulu
Bagi penulis,
pemilu sebagai satu program negara dalam menentukan tampuk pemerintahan atau
bisa disebut sebagai pesta politik Indonesia, yang seharusnya menampakkan
keseriusan sejalan dengan keselarasan budaya, sosial, pendidikan, dan ekonomi,
dimana kesemuanya adalah aspek-aspek menonjol dalam negeri, sebaliknya tidak
menampakkan keselarasan terhadap aspek-aspek tersebut. Contohnya saja, banyak
dari kalangan partai-partai politik sudah terlebih dahulu memunculkan isu, spekulasi,
dan modus politik di dalam iklan-iklan televisi, media massa, dan jejaring
sosial media yang belum saatnya pada waktu itu untuk digembor-gemborkan.
Padahal saat
itu, adalah puncak dimana pemerintah berpapasan dengan tumpukan permasalahan
negara yang masih banyak belum terselasaikan, seperti pengidentifikasian para
koruptor yang masih menjadi PR pemerintah dalam menanggulanginya, walaupun
secara langsung tugas ini diserahkan kepada KPK. Penstabilan perekonomian yang
masih terkesan dini untuk dikatakan membaik, padahal itu hanyalah statement media
dari pemerintah yang ingin menampakkan wajah dan citra baiknya di media massa.
Pendidikan di
Indonesia pun masih berjalan di tempat, melihat dari penyelenggaraan pendidikan
yang belum banyak menampakkan ke-efektif-an proses, penyelenggaraan terbaik
dari tenaga pendidik dan kependidikan, serta kejelian dalam mengontrol peserta
didik. Budaya yang dimiliki negeri ini, tidak lagi dibanggakan sebagaimana
mestinya, justru lebih membanggakan budaya luar. Di akhir periode pemerintahan
ini, seharusnya pemerintah sadar secepatnya untuk menyelesaikan setidaknya
sebagian dari banyak problema yang menumpuk ini. Agar tidak menjadi kebiasaan
pemerintah sebelumnya yang selalu meninggalkan masalah, mewariskan masalah,
mengestafetkan masalah kepada pemerintah selanjutnya. Tentu saja, permasalahan
akan terus menumpuk, dan tidak akan pernah selesai, jika terus-menerus
kebiasaan tersebut dipertahankan.
Memang
terdapat banyak upaya pemerintah menyelesaikan permasalahan tersebut. Sejak dari
awal, kinerja pemerintah sekarang dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan
tersebut memang tidak memuaskan banyak pihak, terutama golongan rendah yang
dalam hal ini adalah masyarakat tingkat bawah. Pemerintah tidak membuat
dobrakan-dobrakan efektif dalam satu hal, sehingga kesannya pemerintah tidak
fokus, tidak tertuju pada satu titik terlebih dahulu, tidak konsisten berkinerja,
tidak konstruktif (membangun) dalam menentukan kebijakan sampai imbasnya
masalah demi masalah kian menumpuk, disebabkan tidak adanya kebijakan tepat dan
sesuai dengan keinginan mayoritas masyarakat.