Lebih Baik Mensejahterakan Daripada Menyengsarakan
Lebih Baik Mensejahterakan Daripada Menyengsarakan
Jelang
pasar bebas ASEAN, pemerintah kita justru semakin sporadis dalam melangkah.
Bagaimana tidak, ambisi-ambisi bermunculan seiring dengan kepercayaan bahwa
Indonesia mampu bersaing di pasar bebas ASEAN. Dikutip dari www.merdeka.com edisi kamis 13 Maret 2013 jam
14.09, bahwa Lembaga swadaya Indonesia for Global Justice (IGJ) menuding
pemerintah tidak memiliki strategi dan rencana yang tepat untuk melindungi
kepentingan petani, nelayan, buruh, dan pedagang tradisional, dalam menghadapi
Masyarakat Ekonomi ASEAN yang mulai efektif 2015.
Tudingan
dari IGJ ini, sebagai
lembaga yang memang fokus menilik dan mengamati permasalahan seputar
kesejahteraan dan keswadayaan masyarakat Indonesia, telah memperingatkan
kinerja pemerintah yang menurut penulis sporadis,
egoistis, dan ambisius dalam usahanya memperoleh keuntungan. Bahkan bisa
dikatakan pemerintahan sudah melakukan secuil blunder yang mungkin dapat membuat boa simalakama
(senjata makan tuan). Ini adalah bumerang kecil yang dapat menjatuhkan
kredebilitas perekonomian Indonesia di mata dunia. Karena inti dari
perekonomian sebenarnya adalah menghasilkan kesejahteraan dan keswadayaan
bersama, tidak hanya memperoleh keuntungan saja, lantas tanpa memikirkan
kepentingan masyarakat, terutama kalangan
bawah.
Namanya saja pasar bebas ASEAN, otomatis momok
persainganlah yang muncul pertama kali di benak saat ini, dengan sistem
konvensional sebagai lajur perekonomiannya. Maka pantaslah sebenarnya tudingan yang
dilayangkan oleh IGJ, menilik dari apa yang menjadi langkah pemerintah dalam
usahanya memajukan perekonomian negara, dengan jalan yang tidak tepat. Alasannya,
sebagaimana yang dinyatakan Direktur Eksekutif IGJ Riza Damanik yang dilansir
dalam www.merdeka.com di edisi yang sama, bahwa pemerintah tidak memiliki
strategi dan rencana aksi yang melibatkan petani, buruh, nelayan, dan pedagang
tradisional. "Seakan mereka dibiarkan sendirian
menghadapi bahaya AEC," ujarnya dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis
(13/3).
